- UU RI No.3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung

- UU RI No.49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum

- UU RI No.3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama

- UU RI No.14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak

- UU RI No.46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tipikor

- UU RI No.31 Tahun 31 tentang Peradilan Militer

- UU RI No.5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara

- UU RI No.2 Tahun 2004 tentang Peradilan Hubungan Industrial

- UU RI No.23 Tahun 2000 tentang Peradilan HAM

- UU RI No.3 Tahun 1997 tentang Peradilan Anak

- UU RI No.16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan

- UU RI No.2 Tahun 2002 tentang Kepolisian

- UU RI No.48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

- UU RI No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan informasi

-SK KMA No. 1-144 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan

-Surat Edaran KMA No.10 Tahun 2010 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Hukum

 --> Lampiran A Surat Edaran KMA No. 10 Tahun 2010

 --> Lampiran B Surat Edaran KMA No. 10 Tahun 2010

-Surat Edaran KMA No. 14 Tahun 2010 tentang Dokumen Elektronik Sebagai Kelengkapan Permohonan  Kasasi dan Peninjauan Kembali 

-SK KMA No.076/KMA/SK/VI/2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Penanganan Pengaduan di Lingkungan Lembaga Peradilan

- SK KMA No.138/KMA/SK/IX/2009 tentang Jangka Waktu Penanganan Perkara pada Mahkamah Agung Republik Indoensia

- Surat Edaran KMA No. 08 Tahun 2011 Tentang Perkara Yang Tidak Memenuhi Syarat Kasasi dan Peninjauan Kembali

- SK KMA No: 44/KMA/SK/III/2014 Tentang Pemberlakuan Template Putusan dan Standar Penomoran Perkara Peradilan Umum

--> Lampiran Standar Penomoran Perkara