AREA III — PENATAAN SISTEM MANAJEMEN SDM APARATUR
Dokumentasi pemenuhan dan reform pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) pada Pengadilan Negeri Poso.
I. PEMENUHAN
1. Perencanaan Kebutuhan Pegawai sesuai dengan Kebutuhan Organisasi
Kebutuhan pegawai yang disusun oleh unit kerja mengacu kepada peta jabatan dan hasil analisis beban kerja untuk masing-masing jabatan
Penempatan pegawai hasil rekrutmen murni mengacu kepada kebutuhan pegawai yang telah disusun per jabatan
Telah dilakukan monitoring dan dan evaluasi terhadap penempatan pegawai rekrutmen untuk memenuhi kebutuhan jabatan dalam organisasi telah memberikan perbaikan terhadap kinerja unit kerja
2. Pola Mutasi Internal
Dalam melakukan pengembangan karier pegawai, telah dilakukan mutasi pegawai antar jabatan
Dalam melakukan mutasi pegawai antar jabatan telah memperhatikan kompetensi jabatan dan mengikuti pola mutasi yang telah ditetapkan
Telah dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap kegiatan mutasi yang telah dilakukan dalam kaitannya dengan perbaikan kinerja
3. Pengembangan Pegawai Berbasis Kompetensi
Unit Kerja melakukan Training Need Analysis Untuk pengembangan kompetensi
Dalam menyusun rencana pengembangan kompetensi pegawai, telah mempertimbangkan hasil pengelolaan kinerja pegawai
Tingkat kesenjangan kompetensi pegawai yang ada dengan standar kompetensi yang ditetapkan untuk masing-masing jabatan
Pegawai di Unit Kerja telah memperoleh kesempatan/hak untuk mengikuti diklat maupun pengembangan kompetensi lainnya
Dalam pelaksanaan pengembangan kompetensi, unit kerja melakukan upaya pengembangan kompetensi kepada pegawai (seperti pengikutsertaan pada lembaga pelatihan, in-house training, coaching, atau mentoring)
Telah dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap hasil pengembangan kompetensi dalam kaitannya dengan perbaikan kinerja
4. Penetapan Kinerja Individu
Terdapat penetapan kinerja individu yang terkait dengan perjanjian kinerja organisasi
Ukuran kinerja individu telah memiliki kesesuaian dengan indikator kinerja individu level diatasnya
Pengukuran kinerja individu dilakukan secara periodik
Hasil penilaian kinerja individu telah dijadikan dasar untuk pemberian reward
5. Penegakan Aturan Disiplin/Kode Etik/Kode Perilaku Pegawai
Aturan disiplin/kode etik/kode perilaku telah dilaksanakan/diimplementasikan
6. Sistem Informasi Kepegawaian
Data informasi kepegawaian unit kerja telah dimutakhirkan secara berkala
II. REFORM
1. Kinerja Individu
Ukuran kinerja individu telah berorientasi hasil (outcome) sesuai pada levelnya
2. Assessment Pegawai
Hasil assement telah dijadikan pertimbangan untuk mutasi dan pengembangan karir pegawai
3. Pelanggaran Disiplin Pegawai
Penurunan pelanggaran disiplin pegawai
Pengadilan Negeri Poso — Dokumentasi Pembangunan Zona Integritas.