AREA II — PENATAAN TATALAKSANA
Dokumentasi pemenuhan dan reform pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) pada Pengadilan Negeri Poso.
I. PEMENUHAN
1. Prosedur Operasional Tetap (SOP) Kegiatan Utama
SOP mengacu pada peta proses bisnis instansi
Prosedur operasional tetap (SOP) telah diterapkan
Prosedur operasional tetap (SOP) telah dievaluasi
2. Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)
Sistem pengukuran kinerja unit sudah menggunakan teknologi informasi
Operasionalisasi manajemen SDM sudah menggunakan teknologi informasi
Pemberian pelayanan kepada publik sudah menggunakan teknologi informasi
Telah dilakukan monitoring dan dan evaluasi terhadap pemanfaatan teknologi informasi dalam pengukuran kinerja unit, operasionalisasi SDM, dan pemberian layanan kepada publik
3. Keterbukaan Informasi Publik
Kebijakan tentang keterbukaan informasi publik telah diterapkan
Telah dilakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan keterbukaan informasi publik
II. REFORM
1. Peta Proses Bisnis Mempengaruhi Penyederhanaan Jabatan
Telah disusun peta proses bisnis dengan adanya penyederhanaan jabatan
2. Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) yang Terintegrasi
Implementasi SPBE telah terintegrasi dan mampu mendorong pelaksanaan pelayanan publik yang lebih cepat dan efisien
Implementasi SPBE telah terintegrasi dan mampu mendorong pelaksanaan pelayanan internal organisasi yang lebih cepat dan efisien
3. Transformasi Digital Memberikan Nilai Manfaat
Transformasi digital pada bidang proses bisnis utama telah mampu memberikan nilai manfaat bagi unit kerja secara optimal
Transformasi digital pada bidang administrasi pemerintahan telah mampu memberikan nilai manfaat bagi unit kerja secara optimal
Transformasi digital pada bidang pelayanan publik telah mampu memberikan nilai manfaat bagi unit kerja secara optimal
Pengadilan Negeri Poso — Dokumentasi Pembangunan Zona Integritas.